Kolaka Utara, Kolutgelap.my.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi pukulan bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Saat kebutuhan pokok terus meningkat, masyarakat berharap BBM subsidi dapat menjadi penopang aktivitas ekonomi sehari-hari.Namun harapan tersebut mulai dipertanyakan oleh sebagian warga di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Senin (22/06/2026).
Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM subsidi, meskipun program tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang bergantung pada bahan bakar untuk bekerja, bertani, melaut, maupun menjalankan usaha mikro.
Di tengah keluhan tersebut, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi yang berpotensi menghambat masyarakat mendapatkan haknya. Dugaan penimbunan hingga permainan oleh oknum tertentu menjadi perbincangan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat.
Seorang warga Lapai yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
"Kami ini masyarakat kecil yang setiap hari membutuhkan BBM untuk bekerja. Kadang kami harus antre lama, bahkan sering kehabisan. Padahal BBM subsidi itu seharusnya diprioritaskan untuk rakyat, bukan untuk pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi," ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang menilai pengawasan distribusi BBM subsidi masih perlu diperketat.
"Harga kebutuhan sekarang sudah naik semua. Kalau BBM subsidi juga sulit didapat, kami semakin terjepit. Pemerintah harus turun tangan memastikan tidak ada permainan yang merugikan masyarakat," katanya.
BBM subsidi merupakan program yang menggunakan anggaran negara untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan distribusi tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kecil.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan awal subsidi.
"Subsidi diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika distribusinya tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu, maka tujuan negara untuk membantu rakyat menjadi tidak tercapai," ungkapnya.
Situasi ini dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman yang hanya ramai ketika masyarakat mulai mengeluh. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas terkait didorong untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi BBM subsidi di wilayah Kecamatan Ngapa, khususnya Kelurahan Lapai.
Masyarakat berharap ada langkah konkret berupa pengawasan lapangan, pemeriksaan distribusi, hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran yang menyebabkan BBM subsidi tidak sampai kepada penerima yang berhak.
"Yang kami minta sederhana, BBM subsidi harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Jangan sampai masyarakat sudah terbebani kenaikan harga, lalu masih harus kehilangan haknya karena ulah segelintir oknum," tegas seorang warga.
Kenaikan harga BBM seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi. Sebab di tengah tekanan ekonomi yang terus dirasakan masyarakat, negara memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap liter BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan untuk membantu rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak tertentu.
BBM subsidi adalah amanah negara. Ketika rakyat mulai merasakan beratnya beban ekonomi, maka tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik yang menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan subsidi yang menjadi hak mereka.
Kolaka Utara, Kolutgelap.my.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi pukulan bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Saat kebutuhan pokok terus meningkat, masyarakat berharap BBM subsidi dapat menjadi penopang aktivitas ekonomi sehari-hari.Namun harapan tersebut mulai dipertanyakan oleh sebagian warga di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Senin (22/06/2026).
Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM subsidi, meskipun program tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang bergantung pada bahan bakar untuk bekerja, bertani, melaut, maupun menjalankan usaha mikro.
Di tengah keluhan tersebut, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi yang berpotensi menghambat masyarakat mendapatkan haknya. Dugaan penimbunan hingga permainan oleh oknum tertentu menjadi perbincangan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat.
Seorang warga Lapai yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
"Kami ini masyarakat kecil yang setiap hari membutuhkan BBM untuk bekerja. Kadang kami harus antre lama, bahkan sering kehabisan. Padahal BBM subsidi itu seharusnya diprioritaskan untuk rakyat, bukan untuk pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi," ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang menilai pengawasan distribusi BBM subsidi masih perlu diperketat.
"Harga kebutuhan sekarang sudah naik semua. Kalau BBM subsidi juga sulit didapat, kami semakin terjepit. Pemerintah harus turun tangan memastikan tidak ada permainan yang merugikan masyarakat," katanya.
BBM subsidi merupakan program yang menggunakan anggaran negara untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan distribusi tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kecil.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan awal subsidi.
"Subsidi diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika distribusinya tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu, maka tujuan negara untuk membantu rakyat menjadi tidak tercapai," ungkapnya.
Situasi ini dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman yang hanya ramai ketika masyarakat mulai mengeluh. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas terkait didorong untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi BBM subsidi di wilayah Kecamatan Ngapa, khususnya Kelurahan Lapai.
Masyarakat berharap ada langkah konkret berupa pengawasan lapangan, pemeriksaan distribusi, hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran yang menyebabkan BBM subsidi tidak sampai kepada penerima yang berhak.
"Yang kami minta sederhana, BBM subsidi harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Jangan sampai masyarakat sudah terbebani kenaikan harga, lalu masih harus kehilangan haknya karena ulah segelintir oknum," tegas seorang warga.
Kenaikan harga BBM seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi. Sebab di tengah tekanan ekonomi yang terus dirasakan masyarakat, negara memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap liter BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan untuk membantu rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak tertentu.
BBM subsidi adalah amanah negara. Ketika rakyat mulai merasakan beratnya beban ekonomi, maka tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik yang menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan subsidi yang menjadi hak mereka.
(*)