Kolaka Utara, Kolutgelap.my.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara berencana kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II terkait polemik aktivitas pertambangan PT Kasmar Tiar Raya. Senin (22/06/2026).
Kali ini, aksi direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Kolaka Utara dengan tuntutan agar pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Rencana aksi tersebut muncul setelah HMI menilai belum adanya kejelasan yang memadai terhadap sejumlah isu yang sebelumnya disampaikan dalam aksi demonstrasi dan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kolaka Utara.
Jenderal Lapangan HMI Cabang Kolaka Utara, Adrian Perdana Kusuma, mengatakan pihaknya menghormati proses kelembagaan yang sedang berjalan. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan yang telah menjadi perhatian publik.
"Kami menghormati mekanisme RDP yang sedang berlangsung. Akan tetapi, kami juga menilai Bupati Kolaka Utara perlu turun langsung memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat," kata Adrian.
Menurut dia, Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap aktivitas investasi di wilayah Kolaka Utara berjalan sesuai ketentuan hukum, memperhatikan aspek lingkungan, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat.
HMI menilai keterlibatan langsung pemerintah daerah penting untuk memberikan kepastian kepada publik terkait berbagai isu yang selama ini menjadi sorotan, termasuk aspek legalitas, pengawasan aktivitas pertambangan, dampak lingkungan, serta penggunaan fasilitas umum yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
Sementara itu, Koordinator Lapangan HMI Cabang Kolaka Utara, Akbar Tanjung, mengatakan aksi jilid II akan menjadi bentuk pengingat kepada pemerintah daerah agar tidak membiarkan berbagai pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban yang jelas.
"Kami meminta Bupati Kolaka Utara untuk turun gunung dan hadir di hadapan masyarakat. Publik membutuhkan penjelasan yang terbuka, bukan sekadar menunggu informasi yang beredar dari berbagai pihak. Pemerintah daerah harus menjadi pihak yang paling depan dalam memastikan transparansi dan kepastian hukum," ujar Akbar.
Ia menegaskan bahwa aksi yang direncanakan tetap akan dilaksanakan secara damai, konstitusional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
HMI Cabang Kolaka Utara menyatakan saat ini tengah melakukan konsolidasi internal untuk menentukan waktu pelaksanaan aksi. Organisasi tersebut juga membuka ruang bagi elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemuda yang memiliki kepedulian terhadap isu tata kelola pertambangan di Kolaka Utara untuk turut mengawal proses tersebut.
Menurut HMI, kehadiran langsung Bupati Kolaka Utara dalam forum resmi maupun di hadapan publik akan menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
"Kami tidak menginginkan polemik ini berlarut-larut. Yang kami inginkan adalah kejelasan. Karena itu, kami meminta Bupati Kolaka Utara mengambil peran lebih aktif dan memberikan jawaban kepada masyarakat atas berbagai persoalan yang berkembang," kata Adrian.