Kolaka Utara, Kolutgelap.my.id – Kelangkaan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Kolaka Utara hingga hari ini masih terus terjadi dan semakin meresahkan masyarakat. Senin (01/06/2026).
Di sejumlah wilayah, warga terlihat berkeliling membawa tabung gas kosong demi mencari LPG subsidi untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, sebagian besar masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan stok karena gas melon disebut kosong di berbagai pangkalan maupun kios pengecer.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Asosiasi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Kolaka Utara (AMPERA-KU).
Perwakilan AMPERA-KU, Akbar Pelayati, menilai pemerintah dan pihak terkait belum menunjukkan langkah serius dalam menangani kelangkaan LPG subsidi yang kini semakin membebani masyarakat kecil.
“Masyarakat sudah sangat resah. Hampir di mana-mana LPG 3 kilogram sulit ditemukan. Warga dipaksa berkeliling mencari gas tanpa kepastian,” tegas Akbar Pelayati.
AMPERA-KU mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Dinas Perdagangan Kolaka Utara, Bagian Ekonomi Setda Kolaka Utara, Pertamina dan Polres Kolaka Utara agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Kolaka Utara.
Mereka juga meminta dilakukan pengawasan ketat terhadap distribusi LPG subsidi untuk memastikan tidak terjadi dugaan penimbunan maupun permainan distribusi oleh oknum tertentu yang merugikan masyarakat.
Menurut Akbar, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena LPG subsidi merupakan kebutuhan utama masyarakat kecil untuk memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi yang jelas, maka kami dari AMPERA-KU akan turun melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Pemerintah tidak boleh diam melihat penderitaan masyarakat,” ujarnya.
AMPERA-KU menegaskan aksi demonstrasi akan dilakukan sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah dan pihak terkait agar segera memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penyebab kelangkaan serta langkah konkret untuk menormalkan distribusi LPG subsidi 3 kilogram di Kolaka Utara.
“Jangan sampai ada dugaan penimbunan atau permainan distribusi yang membuat rakyat kecil jadi korban. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai benar-benar ada solusi nyata,” tutup Akbar Pelayati.